Pedoman Mengurus Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

0 77

Pedoman Mengurus Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Saat ini jangan lah khawatir untuk menetap di Ibu kota. Sebab banyak cara yang bisa diusahakan untuk memiliki hunian impian Anda. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa pilihan jenis hunian yang selama ini dikenal baik oleh masyarakat. Salah satunya yaitu jenis rumah susun. Hunian ini sangat terjangkau bagi setiap kalangan berkat pilihan harga yang bersahabat. Nah untuk itu, sebaiknya Anda wajib memahami dulu pedoman mengurus hak milik atas satuan rumah susun di ibu kota.

Cara memahami pedoman mengurus hak milik atas satuan rumah susun sangat banyak. Anda bisa melakukan konsultasi secara langsung dengan pihak pemegang unit rumah susun atau Anda bisa berbincang dengan penghuni rumah susun secara seksama. Bahkan bisa juga mencari informasi terlebih dahulu ke berbagai sumber di internet.

Tujuannya adalah agar Anda mengetahui syarat – syarat yang perlu disiapkan untuk menghuni. Di samping itu agar Anda juga terhindar dari kerugian – kerugian yang tak disangka. Pedoman mengurus hak milik atas satuan rumah susun yang telah Anda pahami tentu akan memberikan Anda banyak keuntungan.

Hak milik atas satuan rumah susun secara hukum berbeda dengan kepemilikan rumah pribadi. Jika rumah pribadi memiliki sertifikat hak milik, rumah susun secara legalitas tercantum di sertifikat hak satuan rumah susun (SHSRS). Oleh karena itu Anda wajib memahami hal ini terlebih dahulu jika ingin tinggal di rumah susun.

Sebenarnya tinggal di ibu kota dengan memilih rumah susun ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan masih seputar hak milik atas satuan rumah susun. Mengapa? Dari segi kekurangan, pertama status tanah bukan milik pribadi bahkan masih ada yang masih sewa, kedua ada batas kepemilikan terkait ruangan dan fasilitas lain dan ketiga adanya biaya pemeliharaan bangun dan pengelolaan area rumah susun.

Kelebihan tinggal di apartemen ialah hubungan sosial yang terjalin harmonis. Berkat adanya sebuah pengelolaan secara bersama untuk merawat rumah susun. Bahkan penghuni dan pemilik rumah susun terhimpun dalam paguyuban yaitu Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Tindak sosial itu merupakan menerapkan atas hak milik satuan rumah susun.

Tanah kepemilikan bersama

Ketentuan dalam kaidah hukum mengenai rumah susun diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Isi UU Rumah Susun rumah susun tersebut juga menjelaskan mengenai hak milik satuan rumah susun. sedangkan hak milik dan hak guna bangunan tertuang di Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).

Menurut pasal 1 angka 1 UU Rumah Susun ialah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian – bagian secara fungsional. Baik secara vertikal dan horizontal merupakan satuan yang dimiliki dan digunakan secara terpisah. Terutama tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Isi tersebut ialah legalitas penghuni mengenai hak milik atas satuan rumah susun.

Berdasarkan UU Rumah Susun tersebut terbagi menjadi empat sebagai hak milik atas satuan rumah susun, pertama satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yaitu satuan rumah susun disingkat Sarusun. Kedua, bagian bersama meliputi fasilitas hunian yang ada di dalam bangunan. Ketiga benda bersama juga meliputi fasilitas yang ada di dalam rumah susun dan terakhir ialah tanah bersama yang menjadi lahan bangunan rumah susun beserta area lainnya yang masuk dalam rumah susun.

Klasifikasi tersebut menjelaskan secara fungsional hak milik atas satuan rumah susun ada yang hak milik perorangan yaitu satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Sedangkan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama merupakan hak bersama yang dikelola bersama – sama. Artinya kondisi rumah susun adalah tanggung jawab bersama.

Batasan Kepemilikan pada Rumah Susun

Sistem kepemilikan rumah susun terangkum di pasal 46 UU No 26 tahun 2011 tentang rumah susun. Bentuk kepemilikannya diketahui dengan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan. Sifat itu terpisah dari hak bersama atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penghuni hanya memiliki satu unit rumah susun saja yaitu ruangan untuk tempat tinggal.

Hak milik atas satuan rumah susun menjadikan persoalan di dalam ruangan tempat tinggal menjadi tanggung jawab Anda secara pribadi. Artinya penghuni lain tidak dapat ikut campur dalam penanganannya. Batasan seperti itu menunjukan perbedaan yang sangat drastis dengan rumah milik pribadi.

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

(Image: Jawa Pos)

Sedangkan bagian bersama juga masih menjadi ruang lingkup hak milik atas satuan rumah susun. Bagian bersama ialah bagian rumah susun yang dimiliki untuk pemakaian secara bersama seperti pondasi, tangga, dinding, atap, jaringan listrik, saluran air, lift dan alat telekomunikasi. Namun secara kepemilikan dibagi dengan penghuni lain. Anda pribadi hanya memiliki hak pemakaian semata.

Sama seperti bagian bersama, benda bersama juga bagian dari hak milik atas satuan rumah susun. Benda bersama diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya mushola, taman, tempat parkir, aula dan lain – lain. Artinya Anda berhak beraktivitas di setiap saran publik itu dan juga bertanggung jawab atas pemeliharaan.

Berbeda dengan dua komponen itu, tanah bersama ialah tanah yang digunakan atas dasar hak bersama untuk bangunan rumah susun. cakupan luas tanah tergantung dari terbitnya perizinan mendirikan bangunan. Hal ini juga berhubungan Hak milik atas satuan atas rumah susun. Namun hak bersama lebih tinggi dibandingkan hak perorangan.

Hak milik atas satuan rumah susun dapat aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan rumah susun saja. Jika memang status tanah bukan sewa maka itu juga demikian. Satu tahun dari izin terbit agar dapat menjaga area secara solid wajib di bentuk Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) nantinya akan menciptakan forum – forum yang melibatkan penghuni dan pemilik. Tujuannya untuk mensosialisasikan peraturan rumah susun agar dapat dijalankan dengan baik. Forum ialah aplikatif hak milik satuan atas rumah susun. Seperti halnya di lingkungan kompleks perumahan yang ada peraturan tersendiri.

Pendirian Rumah Susun

Undang–Undang Rumah Susun tahun 2011 pasal 17 menjelaskan rumah susun dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara. Artinya pengembangan rumah susun harus mendapatkan izin berupa sertifikat hak guna bangunan. Hal ini agar tidak mencederai hak milik atas satuan rumah susun bagi penghuni nantinya.

Bagi Anda yang ingin bermukim wajib mengetahui terlebih dahulu status dari rumah susun. sedangkan pihak pengembang wajib memberikan informasi mengenai status rumah susun kepada calon penghuni. Prinsip tersebut untuk mencegah salah satu pihak yang dirugikan. Meskipun penghuni mengantongi hak milik atas satuan rumah susun tetapi tidak akan berlaku jika bangunan dalam kondisi bermasalah secara hukum.

Source https://www.spacestock.com
Comments
Loading...